• Selasa, 17 Mei 2022

40 Permohonan Sengketa Informasi Masuk ke Komisi Informasi Provinsi Sumsel Selama 2021

- Senin, 24 Januari 2022 | 16:41 WIB
Joemarthine Chandra, komisioner komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan (Dok. Pribadi)
Joemarthine Chandra, komisioner komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan (Dok. Pribadi)

Sumsel24.com - Tahun 2021 masuk 40 (empat puluh) permohonan sengketa informasi Ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumstera Selatan (Sumsel) namun yang diregister oleh panitera berjumlah 36 permohonan, sementara 4 permohonan tidak diregister karena tidak lengkap.

Meski Indonesia dilanda pandemi sepanjang tahun 2021, Komisi Informasi Provinsi Sumaera Selatan tetap menjalankan sidang sengketa informasi walaupun sebagian dilakukan secara Darring.

Ditemui di Kantornya Komisioner Komisi Informasi divisi penyelesaian sengketa Joemarthine Chandra SH mengungkapkan Dari 36 permohonan yang diregister tersebut KI Sumsel telah memanggil para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa tersebut di persidangan Komisi Informasi.

Baca Juga: Usai Sebut Kalimantan Tempat Jin Buang Anak: Gambarkan Tempat yang Jauh, Edy Mulyadi Minta Maaf

Disampaikan Joemarthine, Tercatat dari 36 perkara tersebut, 18 diputus sela, 7 putusan akhir, 4 berhasil dimediasi, 3 dicabut, 1 digugurkan dan 3 sengketa masih dalam proses, sengketa terbanyak ditujukan ke Kepala Desa

“Dari perkara perkara tersebut, permohonan Informasi yang ditujukan kepada kepala Desa cukup tinggi yaitu sebanyak 12 sengketa yang pada umumnya meminta LPJ Dana desa dan Laporan penggunan bantuan BLT Covid 19," ujarnya.

Kemudian lanjutnya, permohonan informasi kepada OPD ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Para Pemohon sebagaian besar adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bertindak mewakili kepentingan masyarakat diantaranya adalah LSM Pemantau Keuangan Negara (PKN), LSM KPK Nusantara, LSM Pemerhati Situasi Terkini, dan LSM Komando Bersama Rakyat (KOBRA).

Baca Juga: 24 Jam Mukhamad Ngajib Optimis Tangkap Pelaku Pembunuhan Jukir di Jalan M Isa

"Selain itu, ada juga pemohon yang berstatus perorangan yaitu saudari Kartika Lestari yang mohon informasi terkait Izin lokasi, izin lingkungan PLTU Sumsel 1 & 8 atas nama PT. Shenhua Guohua Indonesia dan PT. Huadian Bukit Power kepada PPID Kab. Muara Enim. Pemohon perseorangan lainnya adalah Rokiah Abu Hasan yang mohon informasi kepada BPKAD Prov. Sumsel melalui PPID Utama Pemprov Sumsel berkenaan dengan data ganti rugi lahan pembangunan UIN Raden fatah Palembang," jelas Alumni HMI ini.

Halaman:

Editor: M Fathony

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X