• Selasa, 9 Agustus 2022

K MAKI Desak Kejaksaan Usut Indikasi Pemborosan Keuangan Daerah di 14 DPRD se-Sumatera Selatan

- Kamis, 28 Juli 2022 | 23:02 WIB
Boni Belitong, menelah hasil LHP BPK RI, menemukan indikasi pemborosan keuangan daerah di 14 DPRD se-Sumsel (dokumen Boni Belitong)
Boni Belitong, menelah hasil LHP BPK RI, menemukan indikasi pemborosan keuangan daerah di 14 DPRD se-Sumsel (dokumen Boni Belitong)

Sumsel24.com - Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K MAKI) Sumatera Selatan desak Kejaksaan usut pemborosan keuangan negara di 14 DPRD se-Sumsel.

Menurut Boni Belitong, Kooerdinator K MAKI Sumsel desakan ini dipandang perlu kerena patut diduga pemborosan ini berpotensi merugikan keuangan negara.

Disampaikan Boni tidakan ini menyikapi hasil temuan BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2021 di 14 kabupaten dan Provinsi Sumatera Selatan.

Baca Juga: Bonge ABG Citayam Fashion Week Muncul di TV, Gaya Bicaranya Jadi Sorotan: Sopan Banget.

Adapun temuan BPK RI terkait kenaikan anggaran tunjangan transportasi dan tunjangan rumah para anggota DPRD masing masing DPRD yang tersebar di Sumatera selatan.

Kenaikan tunjangan transportasi dan tunjangan rumah anggota DPRD se-Sumsel telah menjadi sorotan publik karena dalam LHP BPK RI dinyatakan kuat adanya indikasi pemborosan keuangan daerah.

”Menurut kami para kalangan legeslatif di 14 kabupaten, kota dan provinsi Sumsel disinyalir terlalu over tanpa mengindahkan kondisi keadaan keuangan dan peraturan yang ada," ungkap Boni, Kamis 28 Juli 2022.

Baca Juga: Karyawan XL Axiata Donasi untuk Perbaikan Sekolah di Langkat Dalam Rangka Peringatan Hari Anak Nasional 2022

Secara skala nasional lanjutnya, saat inimasih kondisi pandemi Covid 19 jadi masih perlu penggunaan anggaran secara priopritas untuk hal hal yang penting.

Halaman:

Editor: M Fathony

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X