• Jumat, 30 September 2022

Bupati PALI Berharap Nota Keuangan Rancangan APBD Perubahan 2022 Disepakati

- Kamis, 22 September 2022 | 14:10 WIB
Bupati Kabupaten PALI, Dr Ir H Heri Amalindo MM  berharap Nota Keuangan Rancangan APBD dapat disetujui DPRD untuk dijadikan Perda APBD Perubahan TA 2022 (Humas Kabupaten Pali)
Bupati Kabupaten PALI, Dr Ir H Heri Amalindo MM berharap Nota Keuangan Rancangan APBD dapat disetujui DPRD untuk dijadikan Perda APBD Perubahan TA 2022 (Humas Kabupaten Pali)


Sumsel24.com - Bupati Kabupaten PALI, Dr Ir H Heri Amalindo MM berharap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten PALI, TA. 2022 bisa disepakati bersama Pemerintah dan DPRD Kabupaten PALI.

Heri amalindo berharap DPRD sepakat dan setuju sehingga bisa dijadikan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Perubahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tahun anggaran 2022.

"Harapan kami apa yang sudahkami sampaikan dapat disetujui dan disepakati bersama DPRD Kabupaten PALI sehingga dapat dijadikan Perda tentang APBD Perubahan Kabupaten PALI tahun anggaran 2022," ucap Heri Amalindo dalam Rapat Paripurna XI DPRD PALI, Selasa (20/09/2022).

Bupati PALI memberikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD PALI atas dukungan dan kerjasama yang baik dengan Pemkab PALI dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten PALI

Baca Juga: Tips Merawat dan Mempercantik Rambut Beruban

"Tahun 2022, program Pemkab PALI mengusung tema pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal dengan prioritas pembangunan daerah," ucapnya.

Heri Amlindo menggambarkan prioroitas pembangunan PALI yakni penanganan dampak pandemi Covid-19, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. 

"Juga ada pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas, peningkatan produktivitas dan daya saing hasil pertanian, perkebunan dan perikanan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana," kata Bupati PALI.

Diampaikan Heri Amalindo, sesuai amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Pasal 310 ayat (2) diatur bahwa perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati bersama antara kepala daerah dan pimpinan DPRD menodai dasar dalam penyusunan RAPBD Perubahan yang sudah disiapkan.

Halaman:

Editor: M Fathony

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Insan Pers Sumsel Dukung Herman Deru Gaungkan GSMP

Rabu, 28 September 2022 | 12:37 WIB
X