• Minggu, 14 Agustus 2022

Kecam Tindakan Represif Polisi saat Aksi 11 April, Bendum HMI Cabang Palembang: Jangan Main-main!

- Selasa, 12 April 2022 | 14:08 WIB
Aksi 11 April di depan Gedung DPRD Sumsel sempat ricuh dan diduga ada tindakan represif. (HMI Palembang)
Aksi 11 April di depan Gedung DPRD Sumsel sempat ricuh dan diduga ada tindakan represif. (HMI Palembang)

Sumsel24.com - Khoiril Sabili, S.H (Bendahara Umum HMI Cabang Palembang) mengecam keras tindakan represif polisi dalam menangani pengunjuk rasa Fadhillah Amirrulah yang juga pengurus Badko HMI Sumbagsel pada 11 April 2022 di Simpang 5 Gedung DPRD Sumsel .

Tindakan represif polisi seperti itu tidak boleh dilakukan oleh penegak hukum yang memiliki semboyan "Pelindung, Pengayom, dan Pengabdi Masyarakat" meskipun hal ini termasuk dalam bagian Kode Etik Profesi Polisi (KEPP) Etika Masyarakat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011.

Diduga tindakan represif polisi yakni menyeret dan memukuli salah satu demonstran yang sedang melakukan aksi hingga terjatuh.

Baca Juga: Ketum HMI: Oknum Polisi Represif Aksi 11 April Harus Ditindak tegas

"Ketika kerusuhan mulai, saya menenangkan massa tetapi polisi menarik saya, kami akan melaporkan ke ombudsman dan propam polisi daerah tetapi jika tidak ada itikad baik maka saya akan melanjutkan ke pengadilan," kata Fadila Amirullah.

Jelas bahwa hak warga negara untuk menyatakan pendapat di depan umum memang dilindungi oleh konstitusi, yaitu dalam Pasal 28E UUD 1945.

Lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat di depan Umum.

Baca Juga: Korban Akan Lapor Propam Polda Terkait Tindakan Represif Aparat Keamanan Demo 11 April di Palembang

Mengenai pelaksanaan penanganan demonstran yang esensinya sebagai wujud penyampaian pendapat dan aspirasi masyarakat di muka umum, maka Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Kasus Opini Masyarakat (“Perkapolri 9/2008”).

Halaman:

Editor: Aldyo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X