• Selasa, 17 Mei 2022

Kasubbag Protokol OKI Dicopot, Buntut Laporan Istrinya Kasus Penipuan dan Perzinahan

- Rabu, 11 Mei 2022 | 18:30 WIB
Kepala BKN Regional VII melalui Kepala Bidang pengembangan dan supervisi Rusdi Laili, S. Sos saat menggelar konferensi terkait kasus Pejabat ASN di OKI (kominfo OKI)
Kepala BKN Regional VII melalui Kepala Bidang pengembangan dan supervisi Rusdi Laili, S. Sos saat menggelar konferensi terkait kasus Pejabat ASN di OKI (kominfo OKI)

Sumsel24.com - Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKN) Wilayah VII memantau kasus Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Protokol Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) yakni Damsir Khalik Masri.

Diketahui Damsir Khalik Masri dilaporkan istri sahnya Briptu Satu Suci Darma terkait kasus penipuan dan perzinahan dengan stafnya sendiri yang terlah bersuami.

Damsir Khalik Masri bersama selingkuhannya W saat ini telah dicopot atau dibebastugaskan.

Baca Juga: Pesan Gubernur Sumsel kepada Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad : Ketahui Potensi dan Kekurangan Daerah

Kepala BKN Regional VII melalui Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan, Rusdi Laili mengatakan langkah penanganan yang dilakukan Pemkab OKI dinilai sudah tepat karena sudah sesuai dengan standar prosedur personel.

"Sebagai lembaga pembina kepegawaian kami memiliki kewajiban memonitoring manajemen kepegawaian di daerah, juga penegakan disiplin ASN, setelah diskusi dengan tim dari Pemkab kami nilai upaya-upaya yang dilakukan sudah tepat dan sesuai," sebut Rusdi di Kayu Agung, Pada Rabu, 11 Mei 2022.

Menurutnya, langkah tersebut antara lain diberhentikan sementara dari tugasnya, Damsir Khalik dan W yang saat ini terjerat pelanggaran disiplin, sedangkan sanksi terberat dapat berhentikan dengan hormat bukan atas permintaan sendiri.

Baca Juga: Komandan Kodim 0402 OKI Letkol Inf Hendra Saputra Sosialisasi Karhutla di Daerah Rawan

Rusdi menjelaskan, pemecatan dengan hormat bukan atas permintaan sendiri adalah pemecatan pegawai terkait pelanggaran disiplin PNS, hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan resmi.

"Yang bersangkutan sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya, sanksi terberat bisa diberhentikan tidak dengan permintaan sendiri kedua-duanya karena PNS ini punya aturan," sebutnya.

Rusdi mengatakan PNS memiliki aturan yang jelas mengenai kedisiplinan, sedangkan perselingkuhan dikatakan memiliki aturan yang jelas dan dapat diberikan sanksi yang berat.

Baca Juga: Manfaat dan Bahaya Buah Durian Untuk Tubuh

"PNS itu aturan jelas, perselingkuhan itu tidak dibenarkan yang jelas sejak kemarin sudah dibebastugaskan keduanya," tambah Rusdi.***

Editor: Agung Wahyudi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pria Pembunuh Ibu Muda di Bandung Gantung Diri

Kamis, 12 Mei 2022 | 20:01 WIB
X