• Senin, 27 Juni 2022

Kasus Korupsi PDPDE, Muddai Madang Sebut Suami Ketua DPR RI Juga Bertanggung Jawab

- Rabu, 18 Mei 2022 | 14:51 WIB
Muddai Madang tengah berkoordinasi dengan tim hukumnya.
Muddai Madang tengah berkoordinasi dengan tim hukumnya.

Sumsel24.com - Dalam kasus dugaan korupsi di PDPDE Sumsel, terdakwa Muddai Madang menilai ada kejanggalan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik ​​Kejaksaan Agung RI.

Hal itu dikatakan Muddai Madang di hadapan majelis hakim yang dikenal dengan Hakim Yoserizal, SH, MH, di Pengadilan Tipikor Palembang, pada Rabu 17 Mei 2022.

Menurut Muddai Madang, penerimaan fee pemasaran dalam pengelolaan gas PT PDPDE yang notabene murni perusahaan swasta dan dianggap melanggar tata kelola keuangan negara.

Baca Juga: Rizky Ananda, Korban Dugaan Penipuan MZ Yang Catut Nama Raffi Ahmad Buka Suara

“Tetapi sebaliknya penjualan pipa yang merupakan aset PT PDPDE gas oleh PT Rukun Raharja Tbk sebagai pemegang saham mayoritas PT PDPDE gas bukanlah dianggap melanggar tata kelola keuangan negara dan tidak merugikan keuangan negara,” ujar Muddai Madang.

Sementara itu, Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa Muddai Madang tentang pemilik PT Rukun Raharja, menurut Muddai Madang, PT Rukun Raharja adalah Happy Hapsoro Sukmonohadi yang diketahui merupakan suami dari Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Dalam penegakan hukum lainnya yakni perihal pembentukan joint venture PT DKLN serta PT PDPDE gas yang ditandatangani Said Agus Putra, yang bertanggung jawab namun hingga saat ini tidak ditetapkan sebagai tersangka,” sebutnya.

Baca Juga: Terungkap, Uang Rp 1,5 miliar yang Disita Saat OTT KPK Milik Ibunda Dodi Reza Alex

Menanggapi keterangan tersebut, tim penasihat hukum terdakwa Dr. Imam Sofian, SH, MH yang didampingi oleh Heru Andeska, SH, M Sakri Tawangsalaka SH dan Arief Darussalam, SH mengaku cukup puas dengan pernyataan klien.

“Karena kesaksian klien kami sangat penting untuk dipertanyakan terkait tanggung jawab PT Rukun Raharja yang menjadi pemegang saham mayoritas dan pengendali di PT PDPDE gas dari tahun 2012 hingga sekarang, yang mana seperti tidak tersentuh hukum sama sekali,” tambahnya, pada Rabu 18 Mei 2022.

Ia merasa yakin dengan keterangan kliennya dan saksi lain yang mengklarifikasi kasus ini, ia juga menyimpulkan kasus ini bukan kasus korupsi karena secara hukum PT PDPDE gas adalah perusahaan swasta murni dan pengelolaan gas komersial bukan bagian darinya. dari aset negara.

Baca Juga: Perpisahan Haru Paulo Dybala di Kandang Juventus

Selain itu, kata dia, ini bukan gas prioritas dan ini diperkuat dengan fakta persidangan yang dihadirkan sejak awal persidangan hingga saat ini.

“Karena beberapa fakta tersebut muncul di persidangan, kami berharap dapat menggugurkan dakwaan yang menjerat klien kami Muddai Madang,” sebutnya.***

Editor: Agung Wahyudi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X