Bos Trading Ilegal Evotrade Ditangkap, Polisi Sita Mobil Mewah Hingga Miliaran Rupiah

Sumsel24.com - Bareskrim Polri kembali mengungkap kasus dugaan penipuan berkedok investasi robot dagang Evotrade.

Penipuan investasi pada robot trading Evotrade tersebut diduga menggunakan modus skema ponzi yang merupakan keuntungan bagi member yang bergabung terlebih dahulu.

Sejumlah barang bukti milik tersangka dan pimpinan Evotrade, Anang Diantoko (AD) kini telah disita. Barang bukti tersebut berupa mobil mewah dan uang tunai hingga Rp.20,9 miliar.

Baca Juga: Sejarah Tercipta, Tim Nasional Basket Indonesia Raih Medali Emas, Kalahkan 'Raksasa' Asia Tenggara

“Barang bukti yang kami sita dari saudara AD antara lain satu unit mobil Lexus LX570 beserta BPKP-nya, yang kedua satu unit mini Cooper dan BPKB-nya,” kata Kabag Humas Kombes Polri, Gatot Repli Handoko pada Minggu, 22 Mei 2022.

“Selain itu juga ada mobil Huracan dan BPKP, serta tipe road glie Harley-Davidson beserta BPKP,” ujarnya lagi dikutip dari Sumsel24.com dari PikiranRakyat, pada Minggu 22 Mei 2021.

Barang bukti lainnya, seperti satu unit sepeda motor Vespa Primavera, seikat asli surat perjanjian jual beli tanah dan bangunan Perumahan Green Orchid Malang juga disita.

Baca Juga: Kecelakaan Bus Pariwisata di Ciamis Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum Langsung Tinjau Lokasi

Selain itu, polisi juga menyita tiga ponsel beserta uang tunai di tiga rekening bank dengan saldo 20.960.000.000.

Sebelumnya, Anang Diantoko pernah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Namun ia berhasil ditangkap pada Minggu, 20 Maret 2022.

Dalam hal ini diancam dengan pasal berlapis, Pasal 105 dan/atau Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 6 jo Pasal 10 UU. Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Baca Juga: Gubernur Sumsel Herman Deru Ingin Hilangkan Pandangan Golf, Olahraga Mahal

Diketahui, Evotrade belum memiliki izin resmi dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan operasionalnya.***