• Kamis, 11 Agustus 2022

JPU Bacakan Dakwaan pada Sembilan Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Bawaslu Murataraa

- Jumat, 24 Juni 2022 | 13:53 WIB
Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah bawaslu Muratara tahun anggaran 2019 dan 2020 dengan agenda mendengarkan dakwaan JPU (jamil)
Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah bawaslu Muratara tahun anggaran 2019 dan 2020 dengan agenda mendengarkan dakwaan JPU (jamil)

 

Sumsel24.com - JPU hari ini membacakan dakwaan pada sidang perdana kasus dugaan korupsi dana hibah Bawaslu Muratara anggaran tahun 2019 dan 2020 senilai 9,2 milyar dipengadilan Tipikor Palembang, Jumat 24/6/2022

Dakwaan JPU Kejari Lubuklinggau dibacakan Jaksa Sumarherti dan Rahmawati menjelaskan kesembilan terdakwa dugaan korupsi dana hibah Bawaslu Muratara yakni: Munawir, Paulina, Ali Asek, Tirta Arisandi, Aceng Sudrajat, Hendrik, Siti Zuhro dan Kukuh Reksa Prabu.

Kesembilan terdakwa didakwa JPU akibat perbuatan mereka telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp.2,5 milyar.

Baca Juga: Sidang Perdana Dugaan Korupsi Dana Hibah Bawaslu Muratara Mendengar Dakwaan JPU, Paulina Mengajukan Eksepsi

Sidang kasus dugaan korupsi dana hibah bawaslu murataa dimulai pukul 08.20 wib di pengadilan negeri tipikor Palembang melalui tatap muka dan virtual online.

Bberikut dakwan JPU Kejari Lubuklinggau terhdadap terdakwa

JPU pidana khusus kejari Lubuklinggau Sumarherti dan Rahmawati telah membacakan, Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara Munawir, saudari Paulina, saudara Muhamad Ali Asek, saudara Tirta Arisandi, saudara Aceng Sudrajat, saudara Hendrik, saudari Siti Zahro dan saudara Kukuh Reksa Prabu telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 2.514.800.079,- (dua milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor PE.03.02/SR-131/PW07/5/2022 tanggal 4 April 2022 Hal Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang Bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 dan 2020 sebesar Rp 9,2 Milyar.

Baca Juga: Ganti Kartu Telkomsel Anda ke 4G, Dapat Kuota Hingga 30 GB

Halaman:

Editor: M Fathony

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X