• Sabtu, 21 Mei 2022

Forum Tanah Air (FTA) Yang Beranggotakan Diaspora Indonesia di 12 Negara Gugat Presiden Threshold 20 Persen

- Selasa, 4 Januari 2022 | 22:19 WIB
Gedung mahkamah konstitusi (indonesia.go.id)
Gedung mahkamah konstitusi (indonesia.go.id)

Sumsel24.com Persyaratan pencalonan Presiden Indonesia digugat perantau asal Indonesia di 12 negara. Ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen bergaung sampai ke luar negeri, Persayaratan ini menjadi bahan gugatan. Anggota diaspora Indonesia yang bergabung dalam kelompok diskusi Forum Tanah Air (FTA) secara resmi mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi agar ambang batas dihapus dijadilan nol persen.

FTA yang mengajukan judicial review (JR) tersebar di 12 negara di beberapa benua, mulai dari Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan Asia beranggotakan berbagai latar belakang pekerjaan dan disipin ilmu. Diaspora Indonesia ini punya latar belakang sosial bermacam-macam mulai yang bekerja di kantor pusat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), di kantor Parlemen Eropa, pengusaha, profesional, karyawan swasta, sampai buruh migran (TKI), pensiunan, dan ibu rumah tangga.

melalui juru Bicara, Tata Kesantra menyampaikan, ide pengajuan judicial review (JR) ini awalnya muncul dalam diskusi-diskusi kecil di Forum FTA. Kemudian dibahas lagi dalam diskusi akhir tahun dalam kaleideskop Hukum dan HAM bersama Refly Harun dan Haris Azhar. Hasilnya mereka sepakat mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Baca Juga: Heboh Bus Transmusi 'Mogok' Karena Tak Dianggarkan, Kepala BPKAD : SP2J Tidak Ada Hasil Audit

Diskusi berlanjut dalam Kaleideskop Politik bersama Rocky Gerung, Fadli Zon dan Mardani Ali Sera. ''Setelah itu saya hubungi Refly Harun untuk meminta arahan tentang pengajuan dari teman-teman FTA. Karena yang bisa mengajukan JR itu perseorangan atau badan hukum maka kami mengajukan atas nama perseorang secara bersama sama, karena FTA tidak berbadan hukum Indonesia,” kata Tata Kesantra melalui pesan singkat WhatsApp.

Permohonan JR tersebut diajukan pada hari Jumat 31 Desember 2021 pukul 22.00 WIB. Kemudian dibuat tanda terima dan ditandatangani oleh Panitera MK pada hari Senin 3 Januari 2022 pukul 16.41 WIB.

Diaspora mulai dari Amerika Serikat, UK, Eropa, Timur Tengah, Asia Pasifik, hingga Australia memberi kuasa kepada pengacara Tata Negara Refly Harun & Parners serta Denny Indrayana Law Firm (Indrayana Center for Goverment, Constitution, and society) untuk mewakili gugatan mereka ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga: Dihubungi Jafri Sastra, Pemain SFC Rahel Radiansyah Gabung Persela Lamongan

Dari segi usia anggota diaspora bervariasi dari milenial yang berusia 28 tahun hingga yang berusia 75 tahun, semua bersama-sama meminta agar aturan tentang PT 20 persen dibatalkan menjadi 0 persen, untuk menjamin berjalannya demokrasi di tanah air.

Halaman:

Editor: M Fathony

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Presiden Jokowi Cabut Larangan Ekspor CPO

Kamis, 19 Mei 2022 | 18:11 WIB
X