• Selasa, 24 Mei 2022

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Menilai Sikap Pemerintah Tegur Kepada Amphuri Dinilai Sudah Tepat

- Rabu, 5 Januari 2022 | 12:33 WIB
Ace Hasan Syadzily Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI (dpr.go.id)
Ace Hasan Syadzily Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI (dpr.go.id)


Sumsel24.com - Ace Hasan Syadzily Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi atas sikap pemerintah yang memberikan teguran kepada Amphuri karena telah menyalahi aturan yang telah ditetapkan.

Ace menilai sikap pemerintah sudah tepat memberikan surat peringatakan kepada Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia (Amphuri) karena telah memberangkatkan 84 jemaahnya tanpa restu dari Kementerian Agama.

“Ketika pemerintah atau Kementerian Agama memberikan teguran kepada asosiasi Amphuri tentu kami bisa memahami langkah tersebut," kata Ace dalam keterangan pers yang diterima seperti dikutup dari dpr,go.id, Rabu 5 januari 2022.Baca Juga: Ini Penyebab Orang Tidak Suka Minum Air Putih

Politisi Partai Golkar ini menyarankan, Amphuri patuh dan menerima segala konsekuensi atas jeluarnya surat keputusan Kemenag telah mengeluarkan surat teguran tersebut. Apa yang dilakukan Kemenag semua demi kebaikan masyarakat dan penyelenggara umrah.

“Karena bagaimanapun sekali lagi pertimbangan pemerintah adalah soal keselamatan dan kesehatan warga negara karena itu memang hal yang paling utama," ujarnya.

Seharusnya, kata Ace sejak awal, Amphuri melakukan koordinasi dengan Kemenag, jika ada rencana kebarangkatan di luar tim advance. Seperti diketahui ada 25 tim advance yang keberangkatannya direstui Kemenag, di luar itu tidak direstui.

Baca Juga: Forum Tanah Air (FTA) Yang Beranggotakan Diaspora Indonesia di 12 Negara Gugat Presiden Threshold 20 Persen

"Sebaiknya asosiasi Amphuri berkoordinasi dengan Kemenag mempersiapkan tim advance-nya mereka dengan mematuhi apa yang telah disepakati antara Kemenag, Kementerian Kesehatan dan Amphuri sendiri," imbuhnya.

koordinasi ini lanjutnya, penting untuk dapat meminimalisir risiko buruk yang terjadi di Arab Saudi. Menjadi tanggungjawab pemerintah jika terjadi persoalan terhadap masyarakatnya yang sedang umrah.

“Karena jika terjadi sesuatu terhadap para jamaah atau terhadap dunia usaha, tentukan yang bertanggung jawab juga pemerintah jadi inilah pentingnya koordinasi antara asosiasi dengan Kementerian Agama," katanya.

Halaman:

Editor: M Fathony

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X