• Jumat, 20 Mei 2022

Diskusi SMSI Lingkar Merdeka: SMSI Butuh LKBH di Era Digital Saat Ini

- Kamis, 6 Januari 2022 | 10:57 WIB
Peserta SMSI Lingkar Merdeka (SMSI)
Peserta SMSI Lingkar Merdeka (SMSI)

 

Sumsel24.com - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) akan memberikan pendampingan kepada SMSI dan anggotanya, wartawan, dan sumber berita dari media milik anggota SMSI yang dimintai keterangan secara hukum. Pendampingan hukum diberikan melalui Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) yang dibentuk oleh Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus. langkah ini sangat tepat di era digitalisasi

Pentingnyakehadiran LKBH SMSI mencuat dalam Forum Diskusi yang digelar SMSI Lingkar Merdeka, Selasa, 5 Januari 2022 di Kantor Pusat SMSI, Jalan Veteran II/7c, Jakarta Pusat. diskusi ini menghadirkan pembicara Prof Dr. Drs Henry Subiakto, SH, MA (Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia), Dr Taufiqurokhman, M.Si (Dekan FISIP Universitas Prof Dr Moestopo (Agama), Usman HP, SH, MH (Lawyer), dan Silvi Shovawi Haiz, SH , MH (Lawyer).

Diskusi yang berlangsung hybrid-online dan offline ini dipandu oleh moderator Kepala Pusat SMSI Luar Negeri, Aat Surya Safaat, dan dihadiri oleh anggota SMSI di seluruh tanah air. “Kehadiran LKBH SMSI sangat penting, untuk membantu teman-teman jika membutuhkan bantuan. Karena sangat penting, struktur LKBH ini berada di bawah Ketua Umum SMSI,” kata Firdaus dalam sambutannya mengawali diskusi.

Baca Juga: Deni Korban Tenggelam di Pantai Pangandaran Telah Ditemukan.

Henry Subiakto menjelaskan pentingnya LKBH di era media digital dan kebangkitan media sosial. Henry mengungkapkan pada tahun 2020 ada 10 jurnalis yang terjerat UU ITE, kemudian tahun berikutnya pada tahun 2021 ada 15 jurnalis yang terlibat kasus pelanggaran ITE. Para jurnalis umumnya bermain di media sosial.

"Wartawan perlu menghindari aktif secara individu di media sosial, agar tidak jatuh ke pusaran tarik-menarik antara dua kekuatan ideologis," kata Henry. Tidak ada masalah dengan pekerjaan mereka sebagai jurnalis di media pers, apalagi yang sudah diverifikasi Dewan Pers, mereka tidak terpengaruh UU ITE, karena ada undang-undangnya sendiri yaitu UU Pers 40/1999.

Kalaupun mereka (wartawan) melanggar kode etik, kemudian ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, pengaduan itu disampaikan ke Dewan Pers untuk dimediasi. Perselisihan pers tidak boleh dilaporkan langsung ke polisi, karena sudah ada MoU antara Dewan Pers dan polisi. Selain itu, ada surat edaran Mahkamah Agung yang menyebutkan perlunya saksi ahli pers jika ada sengketa pers yang dibawa ke pengadilan. Meski demikian, pesan Henry, jurnalis harus menaati kode etik jurnalistik dan hukum pers.

Baca Juga: Konsolidasi Fiskal Luar Biasa Dalam dan Solid, Realisasi Defisit APBN 2021 Turun Jadi 4,65 Persen

Halaman:

Editor: M Fathony

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Presiden Jokowi Cabut Larangan Ekspor CPO

Kamis, 19 Mei 2022 | 18:11 WIB
X