• Selasa, 17 Mei 2022

Cegah Pidana Lintas Batas, Ditjen Imigrasi Gunakan IBCM

- Kamis, 20 Januari 2022 | 22:50 WIB
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. (Dok. kemenkumham)
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. (Dok. kemenkumham)

Sumsel24.com – Geopolitik dunia mengalami perubahan mendasar dalam hal kebijakan pertahanan dan keamanan global dari yang semula fokus pada ancaman tradisional, yaitu militer, menjadi ancaman non tradisional. Ancaman non tradisional tidak kalah bahaya dari ancaman militer dan bersifat lintas batas negara.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly dalam Seminar Nasional Penguatan Pengelolaan Perbatasan Dalam Perspektif Kolaborasi Manajemen Perbatasan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Telah terjadi reorientasi sistem pertahanan tradisional (traditional security) yang sebelumnya fokus pada kekuatan militer menjadi pada kekuatan non tradisional (non-traditional security paradigm) yang dapat mengancam kedaulatan bangsa dan negara,” papar Yasonna di Jakarta, Selasa (18/01/2022).

Baca Juga: Budaya Digital Membaik, Indeks Literasi Digital Indonesia Meningkat

Menurut Yasonna, salah satu komponen utama yang menjadi perhatian negara/bangsa saat ini dalam menjaga kedaulatannya adalah dengan melakukan penguatan pengelolaan perbatasan (Border Management). Hal ini penting, karena wilayah perbatasan merupakan garda terdepan (frontier) negara dalam menghadapi ancaman keamanan dari luar. Dengan demikian, penguatan kapasitas negara dalam mengelola perbatasan merupakan sebuah keniscayaan dan harus dilakukan secara serius.

Yasonna menambahkan bahwa sifat ancaman non tradisional yang lintas batas menjadikan tidak ada satu negarapun yang mampu menanggulanginya secara unilateral. Hal ini memaksa Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Resolusi 2309 dan 2396.

“Tanggal 22 September 2016 dan 21 Desember 2017, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan Resolusi Nomor 2309 dan 2396 yang mendesak dunia untuk memperkuat dan membendung ancaman yang ditimbulkan oleh Foreign Terrorist Fighters (FTF) dan kejahatan lintas negara lainnya, melalui pengawasan perbatasan dan berbagi informasi antar negara,” ujarnya lagi.

Baca Juga: Lord Rangga Labrak Arteria Dahlan, Sunda Empire Merasa Terusik

Proses pengelolaan perbatasan harus dilakukan secara terintegrasi. Menurut Yasonna, hal itu memerlukan proses yang cukup rumit. Hal ini dikarenakan bahwa konsep “integrasi” yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berbeda memerlukan teknik dan strategi untuk membangun konsep kolaborasi yang dapat menguatkan tugas dan fungsi masing-masing institusi yang tergabung di dalam konsep Integrated Border Management (IBM).

Halaman:

Editor: Aldyo

Sumber: kemenkumham

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Presiden Jokowi Temui Elon Musk Ini Yang Dibahas

Minggu, 15 Mei 2022 | 22:46 WIB
X