• Selasa, 17 Mei 2022

Diskusi Penyelesaian Sengketa Informasi, KAMDA Hadirkan Komisioner KIP Sumsel

- Minggu, 23 Januari 2022 | 17:03 WIB
Ketua dan Pengurus KAMDA Bersama Komisioner Komisi Informasi provinsi Sumsel.  Dari iiri ke kanan Apriani SH, Andre Meong, Beni Murdani SH MH, Muhamad Fathony, Joe Marthine Chandra (sumsel24.com)
Ketua dan Pengurus KAMDA Bersama Komisioner Komisi Informasi provinsi Sumsel. Dari iiri ke kanan Apriani SH, Andre Meong, Beni Murdani SH MH, Muhamad Fathony, Joe Marthine Chandra (sumsel24.com)

Sumsel24.com - Komunitas Advocad Muda (KAMDA) yang beranggotan anak muda praktisi hukum mengajak anggotanya untuk selalu menambah ilmu yang berkaitan dengan profesi mereka.

Bekerja sama dengan Asosiasi Advocad Indonesia (AAI) DPC Palembang Beni Murdani SH, MH menghadirkan Komisioner Komisi Informasi Provonsi Sumsel membahas terkait Keterbukaan Informasi Publik dan sengketa Informasi.

Menurut Beni Murdani, masyarakat masih banyak yang belum tahu tentang keterbukaan informasi, bagaimana memperoleh informasi dan bagaimana jika terjadi sengketa informasi apakah Putusan komisi Informasi bisa dibanding?

Baca Juga: Kemensos Terkejut Melihat Bukti dari Marissya Icha, Transaksi Donasi Rumah Gala Sky Ada Yang Hanya Rp10 Ribu

"Diskusi Ini sebagai sarana menambah khazana ilmu dan meningkatkan kapasitas anggota KAMDA, Bahwa ilmu hukum itu luas dan selalu berkembang, mari kita manfaatkan diskusi ini bersama narasumber dari komisi informasi,"ujarnya saat membuka kegiatan diskusi di Sekretarian AAI kota Palembang, Jumat 21 januari 2011.

Joemarthin Chandra komisioner Komisi Informasi yang hadir sebagai narasumber menjelaskan sesuai UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada prinsipnya semua informasi itu terbuka dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi di badan publik.

"Namun untuk mendapan Informasi Harus sesuai dengan aturan yang ada, selain UU. Nomor 14 Tahun 2008 Aturan terkait dalam meminta Informasi hingga penyelesaian sengketa ada beberapa aturan pelaksana dan aturan perundangan diluar komisi informasi," jelasnya.

Baca Juga: Viral, Ketua PSI Giring Ganesha Serang Anies Baswedan, Kali Ini Sebut Fir'aun

Apa itu badan publik? lanjut Joe, menurut UU nomor 14 tahun 2008 Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri

Halaman:

Editor: M Fathony

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Presiden Jokowi Temui Elon Musk Ini Yang Dibahas

Minggu, 15 Mei 2022 | 22:46 WIB
X