• Minggu, 22 Mei 2022

Mulai 2022, Akses NIK Akan Dikenakan Tarif Rp 1.000

- Kamis, 14 April 2022 | 14:09 WIB
Ilustrasi KTP (Twitter/@toonihens)
Ilustrasi KTP (Twitter/@toonihens)

Sumsel24.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini sedang menyusun peraturan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk layanan pemanfaatan data pengguna NIK.

Nantinya lembaga pengguna data NIK ini akan dikenakan biaya Rp 1.000 per akses NIK, ini untuk biaya pemeliharaan dan pengembangan sistem Dukcapil Kemendagri.

"Mulai 2013, layanan akses NIK gratis. Mulai 2022 akan dibayarkan untuk industri yang berorientasi profit," kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, dalam keterangan tertulis, Kamis 14 April 2022.

Baca Juga: Lampaui Target Nasional, Komisi II DPR RI Puji Realisasi Perekaman e-KTP di Sumsel

Sedangkan layanan akses NIK untuk kebutuhan pelayanan publik, bantuan sosial, penegakan hukum tetap gratis.

Misalnya untuk kepentingan BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, sekolah, kampus akan tetap gratis.

Zudan mengatakan, PNBP ini diharapkan dapat membantu Ditjen Pencatatan Sipil dan Catatan Sipil dalam melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem dalam jangka panjang.

Baca Juga: Foto e-KTP Bisa Diganti, Ini Syaratnya

“Sekarang gratis sejak 2013. Mulai 2022, akses hits per NIK akan dibayar Rp 1.000 untuk digunakan menjaga sistem Dukcapil tetap hidup,” kata Zudan.

Zudan menegaskan lembaga yang membayar biaya akses NIK ke Dukcapil sebesar Rp 1.000, bukan warga perorangan. Misalnya, lembaga atau industri yang berorientasi profit seperti perbankan.

Halaman:

Editor: Dedi P

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Anies Baswedan Lepas Ekspor Beras Ke Arab Saudi

Sabtu, 21 Mei 2022 | 15:09 WIB

Presiden Jokowi Cabut Larangan Ekspor CPO

Kamis, 19 Mei 2022 | 18:11 WIB
X