• Selasa, 24 Mei 2022

KI Sumsel Apresiasi Keterbukaan Informasi Pemkot Palembang

- Selasa, 24 November 2020 | 14:36 WIB
IMG-20201124-WA0033
IMG-20201124-WA0033

Sumsel24.com Palembang - Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumsel menyampaikan apresiasinya terkait keterbukaan Informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang di bawah Pimpinan Walikota Palembang, H. Harnojoyo. Tidak hanya itu saja, KI Sumsel juga menyampaikan, selama tahun 2020, pihaknya tidak mendapatkan adanya data yang masuk terkait sengketa informasi untuk wilayah kota Palembang, yang diartikan bahwa kota Palembang dinilai tidak memiliki suatu permasalahan terkait informasi.
-
Komisioner Komisi Informasi Sumsel saat silaturahmi dengan Walikota Palembang, H Harnojoyo.(Foto : Diskominfo) "Kita melihat, untuk tahun 2020 ini tidak ada sedikitpun sengketa yang masuk. Dan kami sangat mengapresiasi kepada Walikota Palembang, yang sudah transparan sehingga tidak adanya sengketa yang masuk," kata Ketua KI Provinsi Sumsel, A Kori Kuntji usai Audiensi bersama Walikota Palembang, H. Harnojoyo. Melalui audiensi yang diadakan di Rumah Dinas Walikota, Jalan Tasik Palembang tersebut, Kori juga menyampaikan, bahwa pihaknya juga sengaja melakukan silahturahmi serta mengajak untuk terus bersinergi dalam melaksanakan tugas pokok KI Sumsel.
-
Suasana Sharing KI Sumsel dengan Pemkot Palembang.(Foto : Diskominfo) "Tugas pokok kami, yang utamanya itu menyelesaikan sengketa informasi, dan yang kedua mendorong badan publik, khususnya di kota Palembang agar dapat lebih transparan terhadap informasi, sehingga masyarakat nantinya dapat puas," jelasnya "Harapan kami juga kedepan, badan publik - badan publik yang ada di kota Palembang ini juga dapat lebih transparan lagi," tambah Kori. Ia memaparkan, menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, memiliki suatu kekongkritan, yaitu tentang informasi data. "Menurut undang-undang, semua data itu terbuka dan boleh diakses oleh masyarakat. Namun ada kriteria khusus yang memang dikecualikan," paparnya. Dijelaskannya, ada lima bidang yang masuk dalam suatu pengecualian serta tidak dapat untuk diakses secara bebas oleh masyarakat, yaitu informasi di Bidang Pertahanan dan Keamanan Negara, Bidang Penegakan Hukum, Bidang Kekayaan Alam, Bidang Persaingan usaha. "Dan yang pastinya, kelima adalah yang bersifat pribadi," terangnya.(ril/all)

Editor: sumsel24

Terkini

Harnojoyo Dukung KPK Bangun Budaya Anti Korupsi

Kamis, 19 Mei 2022 | 16:47 WIB

Harnojoyo Hadir di HUT Sumsel ke-76

Selasa, 17 Mei 2022 | 17:01 WIB

Walikota Palembang Sambut Baik Kehadiran BP2RI

Selasa, 10 Mei 2022 | 22:11 WIB

Fitri Ingin Bazar Pasar Murah Lanjut

Selasa, 26 April 2022 | 14:22 WIB
X