• Minggu, 23 Januari 2022

Kompensasi Perusahaan Tambang Macet, Masyarakat Merapi Geruduk DPRD Sumsel

- Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:01 WIB
IMG_20211019_084918
IMG_20211019_084918

Sumsel24.com Palembang - Masyarakat Merapi Kabupaten Lahat kembali mendatangi DPRD Sumsel. Kedatangan perwakilan masayarakt Merapi ini mempertanyakan kompensasi yang dijanjikan perusahaan tambang batubara yang beroperasi di Merapi, Lahat.

Kartini, perwakilan masyarakat Merapi Area meminta DPRD Sumsel agar kembali memanggil perusahaan pertambangan yang beroperasi di Lahat. Pemanggilan ini untuk memperjelas sejauhmana perusahaan tambang menjalankan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

"Sekarang ini, dari beberapa poin kesepakatan sebelumnya tidak ada yang terealisasi. Perusahaan tambang masih tidak peduli dengan masyarakat. Termasuk yang di Tanjung Enim, itu juga lewatnya Merapi Timur di Desa Merlawai dan Desa Lebai Bandung," ujarnya.

Sekarang ini, lanjutnya, kalau memang perusahaan tidak ada kepedulian terhadap masyarakat, pihaknya akan menutup perusahaan itu sesuai dengan  kesepakatan di DPRD Lahat.

"Jadi mereka berjanji terus , kami mengejar asosiasi makanya  tadi ada demo di DPRD Lahat, saya ajak pak Rozi ingin tahu asosiasi ini apa benar datang  ke Komisi IV DPRD Sumsel,” katanya.

Pihaknya pun, meminta DPRD Sumsel memanggil perusahaan tambang  tersebut supaya masyarakat mendapatkan kompensasi.

“24 perusahaan itu harus tepat janji, jadi yang dua bulan ini 7 perusahaan ini yang bayar kompensasi itu berupa dana sumbangan perbulan Rp10 juta 1 perusahaan dan uang itu diserahkan ke asosiasi transportir pak Rozi sesuai kesepakatan Komisi III DPRD Lahat. Asosiasi menyalurkan ke masyarakat Merapi Timur melalui saya, Merapi Barat pak Rozi sendiri. Uang kompensasi itu sudah dibikin kegiatan  kita belikan beras sudah dua bulan ini, tapi desa-desa belum dapat itu yang ribut, jadi semuanya belum full,” katanya.

Sedangkan Rozi dari asosiasi angkutan menjelaskan kedatangan mereka ke DPRD Sumsel ingin menanyakan kejelasan hasil rapat beberapa waktu lalu yang diberikan waktu 15 hari. Perusahaan  tambang di Merapi dimana ada enam point yang harus diperbaiki perusahaan tambang mulai dari ambang baku mutu udara, kendaraan di luar Sumsel, overload, kompensasi masyarakat sekitar yang terdampak.

“Ini belum ada kepastian  yang mengikat dari pihak perusahaan bersama kami asosiasi waktu itu, sehingga masyarakat masih menunggu hari ini. Apa setelah keputusan ini? Apakah akan lanjut atau distop dulu? Karena di lapangan masih banyak pelanggaran seperti banyak plat kendaraan dari luar Sumsel, overload dan terpenting yang sangat meresahkan masalah kompensasi,” katanya.

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Sekda Palembang Lantik LPMK 20 Ilir D.I

Kamis, 20 Januari 2022 | 21:14 WIB

PT SMI–Pemkot Palembang Teken Pinjaman PEN

Kamis, 20 Januari 2022 | 21:05 WIB

Optimalisasi Peran, BPK RI Gelar Sosialisasi

Selasa, 18 Januari 2022 | 14:01 WIB
X