• Senin, 17 Januari 2022

Besok, Enam Kepala Daerah Terpilih Dilantik. Pakar Hukum Ingatkan Ini

- Kamis, 25 Februari 2021 | 18:31 WIB
IMG_20210225_182054
IMG_20210225_182054

Sumsel24.com Palembang - Sebanyak enam pasangan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020 lalu akan dilantik besok, Jumat (26/2). Pakar hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang, Dr H Firman Fready Busroh SH MHum mewanti-wanti agar kasus korupsi yang menjerat beberapa kepala daerah dan pejabat di Sumsel tidak terjadi pada kepala daerah yang baru akan dilantik. Menurut Firman, kepala daerah yang merupakan pucuk pimpinan suatu daerah harus memiliki pakta integritas dan memegang teguh sumpah jabatan yang dibacakan pada saat pelantikan. “Jadi sumpah jabatan yang akan dibacakan itu sakral, itu harus diresapi. Makanya kalau didalam ilmu hukum setiap putusan itu ada kalimat demi Tuhan yang maha esa, artinya apa? Harus menjunjung tinggi nilai agama nilai kejujuran. Nah inilah harapan kita, kepala daerah yang besok dilantik itu memegang teguh pakta integritas dan sumpah jabatan yang dibacakan besok,” kata Firman Fready Busroh, Kamis (25/2). Sehingga lanjut pria yang menyelesaikan Doktor ilmu Hukum di Universitas Borobudur dengan predikat cum laude ini, kepala daerah yang dilantik betul-betul menjalankan tugas mereka dengan amanah. Karena sebagus apapun peraturan perundang-undangan, jika tidak diikuti hati nurani sang kepala daerah maka akan bobrok juga. “Lah itu kasus yang kemarin, kepala daerah Muaraenim ditangkap KPK dan juga sudah banyak pejabat yang ditangkap KPK, Menteri ditangkap KPK, mengapa, karena mereka tidak meresapi sumpah jabatan dan pakta integritras. Kalau mereka meresapi itu, sampai selesai tugas mereka aman tidak terlibat kasus hukum,” katanya. Lebih lanjut, Ketua Dewan Pembina STIHPADA Palembang ini menuturkan, kasus korupsi paling rentan terjadi pada pengerjaan proyek infrastruktur suatu daerah. Untuk itu dia mengingatkan agar kepala daerah tidak menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala daerah. “Pembangunan infrastruktur perlu diceramti, karena sering disalahgunakan dijadikan ajang untuk korupsi. Nah ini jangan sampai terjadi penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan anggaran, semua proyek ini harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena pengawasan sudah lengkap, ada BPK ada KPK,” katanya. Diketahui, sesuai jadwal enam kepala daerah terpilih hasil pilkada 9 Desember 2020 lalu akan dilantik besok, Jumat (26/2). Keenam pasang kepala daerah tersebut yakni pasangan Panca-Ardani (Kabupaten Ogan Ilir), Popo Ali-Solehien (Ogan Komering Ulu Selatan), dan Ratna-Suwarti (Musi Rawas). Kemudian pasangan Devi Suhartoni-Innayatullah (Musirawas Utara/Muratara), Lanosin Hamzah-Adi Nugraha (OKU Timur), dan Kuryana Azis-Johan Anuar (OKU). Sementara untuk kepala daerah kabupaten PALI belum dilakukan pelantikan karena masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi. (ino)

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Gerindra Sumsel Tebar 20 Ribu Vaksin Covid di Sumsel

Selasa, 2 November 2021 | 09:24 WIB

PDIP Sumsel Telah Usulkan Nama Capres 2024

Jumat, 22 Oktober 2021 | 14:38 WIB

Tanpa Dodi Reza Alex, Pilgub Sumsel 2024 Tetap Sengit

Kamis, 21 Oktober 2021 | 23:13 WIB

DPP Golkar Tunjuk Bobby Rizaldi Pimpin Golkar Sumsel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 14:25 WIB

Golkar Sumsel Tunggu Petunjuk DPP Partai Golkar

Senin, 18 Oktober 2021 | 11:38 WIB
X