• Senin, 27 Juni 2022

Mantan Wapres Jusuf Kalla Sebut Penundaan Pilkada 2024 Pelanggaran Konstitusi, Negeri Ini Akan Ribut

- Jumat, 4 Maret 2022 | 18:01 WIB
Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla Penundaan Pilkada 2024 Pelanggaran Konstitusi: Negeri Ini Akan Ribut (/Instagram/@jusufkalla)
Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla Penundaan Pilkada 2024 Pelanggaran Konstitusi: Negeri Ini Akan Ribut (/Instagram/@jusufkalla)

Sumsel24.com - Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, HM Jusuf Kalla angkat bicara soal wacana penundaan pemilu 2024 yang menjadi polemik di masyarakat.

Jusuf Kalla menyatakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif yang telah ditetapkan 14 Februari 2024 merupakan pelanggaran konstitusi.

"Itu (penundaan pemilu), tidak sesuai dengan konstitusi," ujarnya saat merespons wacana politik itu kepada wartawan, pada Jumat, 4 Maret 2022.

Baca Juga: Perang Rusia-Ukraina: Di Pelabuhan Laut Hitam, Pelaut Tewas Oleh Rudal

Jusuf Kalla yang ditemui usai menghadiri IKA Mubes Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, menegaskan pemilu setiap lima tahun harus dipatuhi dalam menjalankan proses demokrasi karena sudah diatur dalam konstitusi.

"Kita punya konstitusi, kita taat konstitusi. Itu saja. Kalau mau perpanjang, harus taat konstitusi kecuali kalau konstitusi diubah," sebutnya

Selain itu, menurut JK, wacana penundaan pemilu yang sebelumnya diajukan oleh elite parpol, untuk satu atau dua tahun ke depan, sebagian besar tidak disetujui.

Baca Juga: K MAKI Desak DPRD Setop Tambang Pasir di Sepanjang Sungai Musi Kecamatan Rantau Bayur Banyuasin

JK menjelaskan, dalam catatan sejarah demokrasi, bangsa Indonesia telah mengalami hal ini sejak lama dan diwarnai dengan berbagai konflik. Meski pada akhirnya semua berjalan lancar dan terkendali. Menurutnya, menaati konstitusi adalah upaya yang paling tepat.

"Kita terlalu punya konflik. Kita taat pada konstitusi. Itu saja," ujarnya

Lebih lanjut, JK mengingatkan bahwa UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Baca Juga: Pemkot Serahkan Bantuan Dump Truck Angkut Sampah untuk Masyarakat Palembang

Dia khawatir penundaan pemilu akan menjadi masalah, karena ada tudingan pihak lain ingin memanfaatkan situasi untuk keuntungan mereka.

“Konstitusinya lima tahun sekali. Kalau tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut," ujarnya, dikutip Sumsel24.com dari  Pikiran-Rakyat.com, pada Jumat, 4 Maret 2022.

Sebelumnya, wacana penundaan Pemilu 2024 muncul setelah pengumuman penetapan jadwal KPU.

Baca Juga: Raffi Ahmad Pamer Video Call dengan Maria Ozawa, Ayo Datang Ke Rumahku

Kemudian, ada usulan penundaan pemilu yang diajukan oleh Wakil Ketua DPPR RI dan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Usulan tersebut juga mendapat tanggapan dari berbagai pihak seperti pimpinan parpol lain, pengamat politik, lembaga survei, hingga masyarakat yang mayoritas tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu.***

Editor: Agung Wahyudi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X