• Senin, 27 Juni 2022

DPRD Sumsel Dengar Tanggapan Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi Tekait 4 Raperda

- Kamis, 10 Maret 2022 | 19:40 WIB
Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel, H. Muchendi M, SE, menerima tanggapan gubernur  atas 4 Raperda Wakil Gubernur Sumsel, Ir. H. Mawardi Yahya sat  Rapat Paripurna XLVI (46)  (Humas DPRD Sumsel)
Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel, H. Muchendi M, SE, menerima tanggapan gubernur atas 4 Raperda Wakil Gubernur Sumsel, Ir. H. Mawardi Yahya sat Rapat Paripurna XLVI (46) (Humas DPRD Sumsel)

Sumsel24.com - DPRD Provinsi Sumsel (Sumsel) kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Gubernur Sumsel atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Sumsel. Rapat tersebut digelar setelah Senin (21/2/2022) sebelumnya, fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum mereka terhadap 4 rancangan peraturan daerah (Raperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2022.

Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel, H. Muchendi M, SE, memimpin Rapat Paripurna XLVI (46) yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumsel, Ir. H. Mawardi Yahya dan Pj. Sekretaris Daerah, SA. Supriono, perwakilan OPD dan tamu undangan. Rapat berlangsung secara tatap muka dan virtual.

Dalam Jawaban Gubernur yang dibacakan Wakil Gubernur Sumsel, Ir. H. Mawardi Yahya menyampaikan segala penjelasan yang menjadi pertanyaan, saran dari fraksi-fraksi atas 4 (empat) Raperda tersebut.

Baca Juga: Manfaat Baby Oil untuk Kecantikan dan Perawatan Tubuh

Menanggapi pernyataan Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI-P, Fraksi PKB, dan Fraksi PKS yang menginginkan usulan Raperda Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang telah diusulkan dapat dilaksanakan seperti Perda Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja, Ir. H. Mawardi Yahya mengatakan jika Pemprov Sumsel sangat setuju.

“Hal inilah yang mendorong kami untuk mempercepat pembahasan Raperda ini agar memiliki payung hukum dalam mengawasi perusahaan-perusahaan di Sumsel,” ujarnya.

Wakil Gubernur Sumsel, Ir. H. Mawardi Yahya saat membacakan tanggapan Gubernur atas 4 Raperda pada Rapat Paripurna XLVI (46) (Humas DPRD Sumsel)

 

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Demokrat dan NasDem terkait Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Sumsel, jelas Wakil Gubernur Sumsel, Pemerintah Provinsi. Sumatera Selatan memiliki kepentingan terhadap kelestarian hutan produksi dan hutan lindung yang berdampak besar terhadap kelestarian lingkungan.

Halaman:

Editor: M Fathony

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X