Arti dari istilah Plt, Pjs, Pj, Plh, untuk Mengisi Kekosongan Jabatan

Penjabat sementara atau Pjs

Dasar hukumnya pasal 70 UU 10 tahun 2016 perubahan kedua dari UU 1 tahun 2014

Pjs terjadi bila ada kekosongan jabatan kepala daerah yang bersifat sementara.

Pjs berkaitan dengan Kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana maju kembali dalam pilkada, ada kewajiban untuk cuti sepanjang masa kampanye.

Pjs berdasarkan Permendagri 1 tahun 2018 dpat diisi oleh pejabat pimpinan madya Kemendagri atau Pemda Provinsi.

Kewenangan dari Pjs terbatas sesuai aturan peundang-undangan karena jabatan hasil dari proses administrasi.

Baca Juga: Runtuhkan Dominasi Filipina,Timnas Basket Putra Indonesia Raih Emas SEA Games Vietnam

Penjabat atau Pj

Dasar hukumnya pasal 201 UU 10 tahun 2016

Pj terjadi bila kepala daerah akhir masa jabatan selesai, kepala daerah tidak cuti kampanye. Jabatan Pj diisi oleh Pejabat tinggi madya, sampai terpilih kepala daerah baru.